AKTIVA/ ASET /
HARTA
|
PASSIVA /
HUTANG/ KEWAJIBAN
|
Aktiva Lancar/Current asset
Kas
Maketable
Securities
Piutang
Perlengkapan
Persediaan
|
Hutang Lancar/Current Liabilities
Hutang
Dagang
Hutang
Usaha
|
Aktiva Tetap/Fix Asset
Gedung
Tanah
Kendaraan
Peralatan
|
Hutang Jangka Panjang
Hutang
Bank
Medium
Term Notes
Hutang
Obligasi
|
Aktiva Tidak Berwujud
Goodwill
Hak
Paten
|
Modal
Modal
Disetor
Agio
Saham
Laba
Ditahan
|
Sales
xxxx
HPP (xxxx)
---------------------------------------------------------------
Gross Profit Margin xxxx
Operational Expenses (xxxx)
---------------------------------------------------------------
Operational Profit xxxx
Another Expenses (xxxx)
--------------------------------------------------------------
EBIT D/A xxxx
Depresiation/Amortation (xxxx)
-------------------------------------------------------------
EBIT xxxx
Interest (xxxx)
-------------------------------------------------------------
EBT xxxx
Taxes (xxxx)
------------------------------------------------------------
EAT/Net Income
HPP (xxxx)
---------------------------------------------------------------
Gross Profit Margin xxxx
Operational Expenses (xxxx)
---------------------------------------------------------------
Operational Profit xxxx
Another Expenses (xxxx)
--------------------------------------------------------------
EBIT D/A xxxx
Depresiation/Amortation (xxxx)
-------------------------------------------------------------
EBIT xxxx
Interest (xxxx)
-------------------------------------------------------------
EBT xxxx
Taxes (xxxx)
------------------------------------------------------------
EAT/Net Income
1. ARUS KAS OPERASI
·
Metode
Direct :
Penjualan Tunai – Biaya Tunai
·
Metode
Indirect :
Pendapatan Bersih – Peningkatan Aktiva
Lancar + Peningkatan Kewajiban Lancar + Beban Depresiasi + Beban Amortisasi +
Kerugian Dari Penjualan Aset
2.
ARUS KAS INVESTASI
Penjualan
Aktiva Tetap – Pembelian Aktiva Tetap
3.
ARUS KAS PENDANAAN
Penerbitan Saham + Penerbitan Ujp –
Pembelian Kembali Saham – Pembelian Kembali Ujp – Pembayaran Dividen
MAKROEKONOMI
A. Kebijakan
Fiskal
Pengertian kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan
yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara menaikkan atau menurunkan
pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat
pendapatan nasional.
Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh
pemerintah antara lain :
a.Kebijakan
fiskal stabilisator otomatis
Kebijakan fiskal ini biasa ditemui
di negara-negara maju, dimana kebijakan fiskalnya memiliki stabilisator
otomatis, yaitu pajak dan pengeluaran yang dikategorikan dalam transfer
payment.
b.
Kebijakan fiskal diskresioner
Kebijakan ini merupakan
langkah-langkah pemerintah untuk mngubah pengeluaran atau pemungutan pajaknya
untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi.Dalam menjalankan
kebijakan fiskal ini, pemerintah menggunakan beberapa alat berikut:
Membuat
perubahan atas pengeluaran pemerintah
Pada saat tingkat pengangguran
tinggi, pemerintah akan meningkatkan kegiatan perekonomian dan pengeluaran
agregat. Untuk itu, dapat dilakukan beberapa alternatif berikut:
- Menaikkan pengeluaran, tetapi
tidak membuat perubahan apa pun atas pajak yang dipungutnya.
- Mempertahankan tingkat pengeluaran
tetapi menurunkan pajak yang dipungut.
- Menaikkan pengeluaran dan
menurunkan pajak yang dipungutnya.
- Pengeluaran pemerintah dan pajak
dinaikkan dengan kenaikan yang sama besarnya agar pendapatan dan pengeluaran
pemerintah tetap seimbang.
Sebaliknya, ketika perekonomian
mengalami inflasi, langkah yang dapat dilakukan:
- Mengurangi pengeluaran.
- Menaikkan pajak.
- Mengurangi pengeluaran sekaligus
menaikkan pajak yang dipungut.
- Mengurangi pengeluaran dan pajak
yang dipungut dengan jumlah yang sama besar.
Membuat perubahan sistem pemungutan
pajak
Pada saat tingkat pengangguran
tinggi, salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah adalah dengan
mengurangi pajak pendapatan. Caranya adalah dengan menaikkan pendapatan tidak
kena pajak untuk orang pribadi. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan
masyarakat dalam membeli barang/jasa sehingga meningkatkan pengeluaran agragat.
Ditinjau dari sisi teori, kebijakan
fiskal dibedakan menjadi:
1. Kebijakan pembiayaan fungsional
2. Kebijakan pengelolaan anggaran
3. Kebijakan stabilisasi otomatis
B. Kebijakan
Moneter
Kebijakan
moneter atau politik moneter adalah kebijakan yang meliputi langkah-langkah
pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral (Bank Indonesia) untuk memengaruhi
(mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga,
dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat.
Tujuan pemerintah melakukan
kebijakan moneter antara lain sebagai berikut.
Menyelenggarakan dan
mengatur peredaran uang.
Menjaga dan memelihara
kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas
pembayaran luar negeri.
Memperluas, memperlancar
dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral.
Mencegah terjadinya
inflasi (kenaikan harga barang secara umum).
C. Kebijakan
Sektor Rill
Pengrtian kebijakan Sektor Rill
Sektor Rill atau Real itu adalah
Sektor Usaha kecil yang ada di masyarakat terutama rakyat Kecil. Sebagai contoh
dari kebijakan sektor rill ini adalah sebagai berikut:
·
Pertanian
·
Pertambangan dan,
·
Industri
Di tambah kegiatan yang terkait
dengan pelayanan wisatawan internasional. Dapat disimpukan bahwa kebijakan
sektor rill adalah kbijakan yang di gunakan dalam masyarakat kecil untuk
mngetahui berapa bnyak hasil usaha yang di produksi atau di hasilkan.
Terima Kasih, Reza Pahlevi Rizky
0 Response to "Berada di Industri Ekonomi Wajib Mengetahui Hal-Hal Ini"
Post a Comment